Hak Akses Siswa: Membangun Keseimbangan Antara Keamanan Proxy dan Kebebasan Akademik.
s2tp.fip.unesa.ac.id, 16 Nopember 2025 - Membangun keseimbangan antara keamanan yang diterapkan oleh proxy server dan hak siswa atas kebebasan akademik adalah tantangan etika dan pedagogis utama dalam Teknologi Pendidikan (EdTech). Kebijakan proxy tidak boleh secara sewenang-wenang membatasi eksplorasi intelektual. Keseimbangan yang dicapai harus memungkinkan perlindungan data sambil mempromosikan SDG 4: Pendidikan Berkualitas melalui riset yang tidak terhambat.
Keseimbangan ini menuntut transparansi dan komunikasi yang terbuka. Sekolah harus secara jelas mengomunikasikan kebijakan proxy kepada siswa, menjelaskan mengapa konten tertentu diblokir (misalnya, keamanan malware) dan bagaimana siswa dapat meminta pencabutan blokir untuk tujuan akademik yang sah. Akuntabilitas ini mendukung SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Tangguh.
Proxy harus dirancang dengan filter konten yang nuansial, yang membedakan antara konten berbahaya atau tidak pantas (seperti pornografi atau ujaran kebencian) dan materi sensitif yang relevan secara akademik (seperti data penelitian yang kompleks atau artikel tentang isu sosial). Kehalusan filter ini sangat penting untuk mendukung penyelidikan ilmiah dan humaniora.
Kebijakan harus memastikan bahwa hak siswa untuk melakukan riset mandiri tidak terhambat. Guru harus dilatih untuk mengarahkan siswa ke sumber daya yang mungkin memerlukan akses khusus, yang kemudian dibuka oleh proxy berdasarkan profil kelas, sehingga mendukung otonomi belajar.
Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), proxy harus memfasilitasi akses tak terbatas ke sumber daya global primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian, seperti repositori data PBB tentang kemiskinan (SDG 1) atau platform monitoring lingkungan (SDG 13). Kebebasan akses riset ini memperkuat komitmen SDG 4.7.
Penggunaan proxy juga harus mendukung kesetaraan akses. Meskipun proxy membatasi risiko, ia juga harus memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi, memiliki akses ke sumber daya yang sama tanpa diskriminasi. Pengaturan akses yang adil ini mendukung SDG 10: Mengurangi Ketidaksetaraan.
Sekolah harus melibatkan guru dan staf perpustakaan dalam tinjauan berkala terhadap whitelist dan blacklist proxy. Masukan dari pendidik yang memahami kebutuhan kurikulum adalah kunci untuk memastikan bahwa proxy mendukung, bukan menghambat, kebebasan akademik. Peningkatan kompetensi kolektif ini sejalan dengan tujuan SDG 4c.
Proxy tetap harus memprioritaskan fungsi keamanan penting, seperti pencegahan malware dan phishing, yang merupakan ancaman universal terhadap infrastruktur. Menjaga keamanan dasar jaringan ini penting untuk operasi yang efisien, sejalan dengan SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.
Memberikan hak kepada siswa untuk mengakses berbagai sumber daya dan mendebat validitasnya—meskipun dibantu oleh AI—membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kompetensi yang relevan untuk pasar kerja. Strategi ini mendukung SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
Pada akhirnya, membangun keseimbangan antara keamanan proxy dan kebebasan akademik adalah proses yang berkelanjutan, menuntut dialog konstan antara teknologi dan pedagogi. Dengan menjamin bahwa proxy mendukung hak siswa untuk eksplorasi intelektual yang aman, sekolah menciptakan fondasi penting bagi keberhasilan implementasi semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
